Ruang Majene – Prabowo tunjuk Yusril jadi Ketua Komite Nasional TPPU Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keputusan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi keuangan.
Penunjukan Yusril diumumkan melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani pekan ini. Dengan latar belakang panjang sebagai ahli hukum tata negara dan pengalaman di pemerintahan, Yusril dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin koordinasi lintas sektor dalam memerangi praktik pencucian uang.
baca juga:Kelelahan Mengantre, Pendaftar SKCK di Majene Pingsan
Tugas Berat Komite Nasional TPPU
Komite Nasional TPPU dibentuk sebagai lembaga koordinatif yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga lembaga intelijen. Tugas utamanya adalah memperkuat sinergi nasional dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang serta pendanaan terorisme.
Dengan volume transaksi keuangan yang semakin besar, tantangan TPPU juga kian rumit. Modus pencucian uang kini tidak hanya lewat perbankan tradisional, tetapi juga melalui aset kripto, perdagangan internasional, hingga penyalahgunaan lembaga non-bank.
“Ini tanggung jawab besar, karena menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia sekaligus melindungi perekonomian nasional dari praktik kejahatan keuangan,” ujar Yusril usai menerima penunjukan.
Alasan Penunjukan Yusril
Presiden Prabowo menilai Yusril adalah figur yang tepat memimpin Komite Nasional TPPU. Selain berpengalaman sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yusril juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan advokat senior yang kerap menangani kasus besar.
Tantangan ke Depan
Sebagai Ketua Komite Nasional, Yusril akan menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satunya adalah meningkatkan efektivitas kerja sama antar-lembaga yang kerap berjalan sektoral.
Pengamat ekonomi menilai penunjukan ini tepat waktu. “Dengan masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan penuh FATF, komitmen pemerintah harus jelas.
Harapan dari Publik dan Dunia Usaha
Kalangan dunia usaha turut menyambut positif penunjukan ini. “Kepastian hukum penting. Kalau sistemnya transparan dan tegas, justru akan menarik investor,” ujar Ketua Kadin Indonesia.
Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menekankan perlunya komitmen nyata dalam mengusut kasus-kasus besar. “Publik ingin melihat langkah konkret, bukan hanya seremonial,” kata seorang aktivis antikorupsi.
Penutup
