Mejene — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kembali komitmennya untuk menyusun perencanaan keuangan yang tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disampaikan dalam forum evaluasi internal yang berlangsung baru-baru ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Plt Kepala BPKPD Sulbar, menjelaskan bahwa perencanaan yang baik adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam situasi fiskal yang semakin menantang, setiap anggaran yang dirancang harus benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tepat sasaran bukan hanya soal teknis penggunaan anggaran, tapi juga soal keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan, benar-benar memberikan manfaat dan solusi,”
Baca juga: Wabup Majene Kunker ke Kecamatan Banggae, Ini Maksudnya
Sinergi dengan OPD dan Optimalisasi Data
Untuk memastikan perencanaan yang akurat dan terukur, BPKPD Sulbar terus memperkuat sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh lingkungan Pemprov Sulbar.
“Kita tidak bisa lagi membuat perencanaan berdasarkan asumsi. Semuanya harus berdasarkan data dan analisis yang kuat agar output-nya nyata dan terukur,” tambahnya.
Penguatan SDM dan Reformasi Birokrasi Keuangan
Reformasi birokrasi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prioritas. BPKPD mendorong penggunaan sistem digital yang akuntabel untuk mengurangi potensi kesalahan, tumpang tindih program, atau pemborosan anggaran.
Dukungan Penuh untuk Pembangunan Inklusif
“Kami tidak hanya bicara angka, tapi bicara perubahan nyata di lapangan. BPKPD siap menjadi motor penggerak agar pembangunan Sulawesi Barat lebih tepat arah dan tepat guna,” pungkas
