Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat mulai melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Langkah ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Pastikan Anggaran Tepat Sasaran
Kepala BPKPD Sulbar menjelaskan bahwa proses verifikasi RKA bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan SKPD benar-benar selaras dengan visi misi pemerintah daerah, sekaligus sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Verifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD bisa tepat sasaran, efektif, dan tidak tumpang tindih antar SKPD,” jelasnya.
Fokus pada Program Prioritas
Dalam tahap verifikasi, BPKPD menekankan agar SKPD lebih fokus pada program prioritas, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penanggulangan kemiskinan dan stunting.
“Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa anggaran yang dikelola bisa langsung menyentuh kepentingan masyarakat, bukan sekadar proyek rutin,” tambah pejabat BPKPD.
Peran Penting Akurasi Data
Selain kesesuaian program, verifikasi RKA juga menekankan pentingnya akurasi data. Setiap SKPD diwajibkan melampirkan data pendukung, analisis kebutuhan, serta proyeksi capaian kinerja.
“Kami menekankan agar seluruh SKPD lebih disiplin dalam menyajikan data. Data yang akurat akan mempermudah pengambilan keputusan, termasuk dalam pengendalian dan evaluasi APBD di kemudian hari,” ujar salah satu tim verifikator.
Baca juga: Pemdes Leppangan Salurkan BLT Tahap Tiga Untuk 19 KPM
Harapan Terhadap Kinerja SKPD
Pemerintah Provinsi Sulbar berharap verifikasi RKA ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja SKPD. Dengan begitu, setiap SKPD tidak hanya sekadar menyusun anggaran, tetapi juga benar-benar bertanggung jawab atas capaian kinerja dan output dari program yang diajukan.
“Kami ingin mendorong SKPD bekerja dengan mindset hasil, bukan hanya sekadar menyerap anggaran,” tegas Kepala BPKPD.
Menuju APBD yang Transparan dan Akuntabel
Tahapan verifikasi RKA menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses penyusunan APBD diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami akan bekerja maksimal agar pengelolaan anggaran benar-benar sesuai dengan prinsip good governance,” pungkas Kepala BPKPD.
Dengan proses verifikasi ini, Pemprov Sulbar optimistis penyusunan APBD 2025 dapat berjalan lebih baik, realistis, serta berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
