Majene, Sulawesi Barat — Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukanlah agenda seremonial belaka, melainkan forum penting dalam menjaring dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara konkret dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat membuka Musrenbang tingkat kabupaten yang dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi kepemudaan dan perempuan. Musrenbang ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene untuk tahun anggaran mendatang.
Musrenbang: Titik Awal Mewujudkan Pembangunan yang Partisipatif dan Merata
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang harus dimaknai sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasan mereka, bukan sekadar rutinitas tahunan yang hanya mencantumkan daftar keinginan tanpa arah dan implementasi yang jelas.
“Musrenbang adalah momen strategis yang menentukan arah pembangunan kita ke depan. Jangan jadikan ini hanya ajang kumpul-kumpul dan pidato, tapi benar-benar forum untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan suara rakyat,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih program serta memastikan alokasi anggaran benar-benar menyasar kebutuhan mendasar masyarakat.
Fokus Pembangunan: Infrastruktur, Pendidikan, dan Peningkatan Ekonomi
Bupati menyoroti sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan tahun depan, antara lain:
-
Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan, air bersih, dan jaringan listrik di desa-desa terpencil.
-
Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.
-
Pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM dan sektor pertanian-perikanan berbasis potensi lokal.
Ia juga mendorong partisipasi aktif semua pihak, termasuk generasi muda dan perempuan, dalam proses Musrenbang agar pembangunan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkeadilan.
Peran OPD dan Legislator: Harus Responsif dan Akuntabel
Bupati turut mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menerjemahkan hasil Musrenbang ke dalam program kerja yang konkret dan terukur.
“Saya tidak ingin ada program yang mengambang, tidak berpijak pada kebutuhan nyata. OPD dan legislatif harus berjalan seirama demi menjawab harapan masyarakat,” ungkapnya.
Harapan Masyarakat: Musrenbang Harus Berdampak Nyata
“Kami ingin ada tindak lanjut yang jelas. Jalan desa kami sudah lama rusak, dan ini sudah kami sampaikan berulang kali di Musrenbang. Semoga tahun ini ada realisasi,” kata salah satu tokoh masyarakat dari wilayah pesisir.
Kesimpulan: Arah Baru Perencanaan Pembangunan Majene
Dengan pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel, Bupati Majene ingin mengubah paradigma lama tentang Musrenbng yang hanya dianggap sebagai formalitas tahunan. Ia ingin menjadikannya sebagai fondasi utama dalam membangun Majene yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kita semua punya peran dalam pembangunan ini. Musrenbng adalah milik kita bersama, dan hasilnya harus membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Majene,” pungkasnya.
