Ruang Majene — Gelombang desakan publik terhadap Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar) terus meningkat terkait penanganan kasus dugaan pemalsuan oli kendaraan bermotor di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Sudah lima bulan sejak penggerebekan dilakukan, namun hingga kini belum ada kejelasan hukum maupun penetapan tersangka dari kasus yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi yang dilakukan oleh Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar) pada Minggu, 25 Mei 2025. Dalam operasi tersebut, petugas menggerebek sebuah gudang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, yang diduga kuat menjadi lokasi pengoplosan dan distribusi oli palsu dari berbagai merek terkenal.
Penggerebekan dan Barang Bukti
Dalam penggerebekan itu, aparat menemukan 1.224 dos oli yang diduga ilegal, lengkap dengan peralatan pengolahan dan pengemasan ulang seperti drum besar, corong industri, dan label merek dagang tiruan. Seluruh barang bukti tersebut telah diamankan dan dibawa ke laboratorium forensik Polda Sulbar untuk dilakukan uji komposisi serta identifikasi bahan kimia yang digunakan.
Seorang sumber internal kepolisian menyebut bahwa oli-oli tersebut menggunakan campuran bahan bekas atau cairan industri nonstandar yang berpotensi merusak mesin kendaraan dan membahayakan pengguna jalan. Praktik pemalsuan seperti ini juga menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan pelaku usaha resmi di sektor pelumas otomotif.
Dugaan Keterlibatan Pihak Berpengaruh
Menariknya, gudang yang digerebek itu disebut-sebut milik keluarga seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat. Isu ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya intervensi politik atau hambatan dalam proses hukum.
Publik semakin menyoroti lambannya penyidikan, mengingat kasus serupa di daerah lain biasanya cepat menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat.
“Kami sudah menunggu lima bulan, tapi belum ada perkembangan. Kalau benar ada pelanggaran, seharusnya sudah ada tersangka. Jangan karena yang punya gudang orang berpengaruh, kasusnya jalan di tempat,” ujar Rahman (42), warga Kecamatan Wonomulyo, kepada wartawan.
Desakan Masyarakat dan Aktivis
Desakan agar kasus ini segera dituntaskan datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hukum dan tokoh masyarakat Sulbar. Mereka menilai kasus pemalsuan oli ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keamanan publik, kepercayaan konsumen, dan integritas penegakan hukum.
“Ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tapi menyangkut keselamatan masyarakat dan kepercayaan terhadap produk industri nasional. Bayangkan jika oli palsu digunakan oleh kendaraan umum, bisa berakibat fatal,” tegas Jumardi, aktivis pemantau kebijakan publik di Polewali Mandar.
Menurut Jumardi, jika benar ada keterlibatan pihak berpengaruh, maka publik akan menilai sejauh mana komitmen Kapolda Sulbar dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menambahkan bahwa kasus ini juga menjadi ujian transparansi bagi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang melibatkan kepentingan ekonomi besar.
Kerugian dan Dampak Ekonomi
Kasus pemalsuan oli ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam reputasi pelaku usaha resmi dan merek-merek pelumas nasional. Sejumlah bengkel di Wonomulyo bahkan mengaku kehilangan pelanggan karena masyarakat mulai curiga terhadap kualitas produk oli di pasaran.
“Banyak pelanggan yang takut beli oli sekarang. Mereka khawatir barang yang dijual bukan asli,” kata Andi Hamka, pemilik bengkel di Polman. Ia berharap aparat bertindak cepat agar kepercayaan publik terhadap produk otomotif bisa pulih.
Tuntutan Transparansi
Masyarakat kini mendesak Kapolda Sulbar dan jajaran Ditreskrimsus untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan, termasuk hasil uji laboratorium terhadap barang bukti. Desakan publik juga mengarah pada permintaan agar nama-nama terduga pelaku dan pihak yang terlibat segera dipublikasikan secara resmi.
Sejumlah aktivis mahasiswa di Mamuju dan Polman bahkan berencana menggelar aksi damai menuntut transparansi penegakan hukum dan percepatan penetapan tersangka. Mereka menilai, kejelasan kasus ini penting untuk menjaga kredibilitas kepolisian dan menghindari kecurigaan publik akan adanya praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Ini soal keadilan dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum,” kata Rizal, Koordinator Aliansi Pemuda Anti-Korupsi Sulbar.
