Majene — Dunia usaha di Gorontalo tengah dihebohkan oleh pernyataan seorang pejabat publik yang dianggap tidak bijak dan berpotensi merugikan pelaku usaha lokal. Adalah Kepala Bidang Tata Ruang di lingkungan pemerintahan yang mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyudutkan rumah makan ternama, RM Tipalayo.
Dalam pernyataan yang tersebar di media sosial dan sejumlah grup percakapan publik, sang pejabat menyinggung soal keberadaan RM Tipalayo dalam konteks pengembangan tata ruang wilayah yang menurutnya belum sesuai dengan ketentuan. Sayangnya, pernyataan tersebut dinilai tidak disampaikan secara utuh dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaku usaha.
Pihak manajemen RM Tipalayo pun menanggapi isu ini dengan kepala dingin. Mereka memilih untuk tidak memperkeruh suasana, dan justru menunjukkan sikap dewasa serta fokus pada pengembangan usaha secara legal dan berkelanjutan.
“Kami menghormati semua proses hukum dan regulasi pemerintah. Namun kami juga berharap agar para pejabat publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, karena bisa berdampak besar terhadap citra dan keberlangsungan usaha masyarakat,” ungkap salah satu perwakilan manajemen RM Tipalayo.
Klarifikasi dan Komitmen Patuh pada Regulasi
Lebih lanjut, pihak RM Tipalayo menyatakan bahwa selama ini mereka selalu berupaya mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku. Mereka bahkan sudah beberapa kali melakukan penyesuaian tata ruang, termasuk konsultasi dengan instansi terkait, demi memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan daerah.
“Kami terbuka untuk evaluasi dan komunikasi. Tapi yang kami sayangkan adalah narasi publik yang dibangun seolah kami mengabaikan aturan. Ini tidak hanya merugikan nama baik usaha kami, tapi juga bisa berdampak pada kepercayaan pelanggan,” ujar pihak manajemen.
Baca juga: Tim Terpadu Pemprov Sulbar Tinjau Dugaan Pencemaran Limbah Perusahaan Sawit di Baras
Dukungan Publik dan Komunitas Usaha
Sikap tenang dan bijak dari RM Tipalayo menuai simpati dari banyak kalangan, terutama dari sesama pelaku usaha kuliner di Gorontalo. Beberapa tokoh masyarakat pun ikut menyampaikan pandangan, meminta agar komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha bisa berjalan lebih konstruktif.
“Kritik tentu boleh, tapi harus disampaikan dengan data dan cara yang elegan. Kalau caranya salah, justru bisa menimbulkan konflik baru dan menjauhkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM,” kata salah satu tokoh pengusaha kuliner di Kota Gorontalo.
Mengutamakan Solusi, Bukan Polemik
Alih-alih terjebak dalam polemik, RM Tipalayo menyatakan komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal. Mereka juga berjanji akan terus melakukan evaluasi internal, termasuk menyempurnakan aspek legalitas dan kelayakan tata ruang sesuai arahan instansi teknis.
“Kami tidak ingin memperpanjang kontroversi. Yang kami ingin adalah solusi bersama, karena tujuan kami sama: membangun Gorontalo yang lebih baik,” tutup manajemen.
Catatan Penting
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa komunikasi publik, apalagi yang berasal dari pejabat pemerintahan, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Satu pernyataan keliru bisa merugikan pelaku usaha yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan.
Semoga ke depan, komunikasi antar pihak semakin terbuka dan sehat, demi kemajuan daerah dan iklim usaha yang kondusif.
